PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN PENERAPANNYA DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu perbuatan yang berhubungan
dengan masalah kesusilaan yang dilakukan secara menyimpang sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, dan ini tentunya akan membawa dampak yang
negatif terhadap korban perkosaan. Dampak negatif tersebut dapat berupa dampak
fisik, psikis maupun sosiologis. Kepentingan hukum korban perkosaan didalam Sistim
Peradilan Pidana Indonesia belum mendapat perhatian khusus. Dengan diputusnya
oleh hakim perkara pidana tentang kejahatan perkosaan di pengadilan, sikorban
perkosaan yang telah mengalami trauma kejiwaan tadi tidak mendapat perhatian
apapun dari pemerintah. Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk
mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana
perkosaan dalam Sistim Peradilan Pidana Indonesia, untuk mengetahui bagaimana
penerapan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan di Kota Bengkulu
dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam
memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Penulisan ini
menggunakan metode penulisan hukum kualitatif, dengan pendekatan secara
normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data
yang diperoleh melalui wawancara, dan data skunder yang diperoleh melalui studi
kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dengan tahapan editing dan codding data
yang kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dalam bentuk
kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana perkosaan dalam Sistim Peradilan Pidana sangat kurang dan
terdapatnya ketidakseimbangan antara hak-hak korban dengan hak-hak tersangka/
terdakwa. Di dalam KUHAP perlindungan korban secara materil terdapat pada Pasal
98 sampai dengan Pasal 101. Bentuk perlindungannya yaitu penggabungan perkara
pidana ganti kerugian. Faktor Penghambat dalam memberikan perlindungan yaitu
penyidik mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti, aturan di dalam KUHAP
belum mengatur secara rinci dan tegas mengenai perlindungan terhadap korban
tindak pidana perkosaan dan kurangnya pengetahuan korban mengenai hukum itu