PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi
Bengkulu yang memiliki sumber daya alam batubara yang melimpah. Kegiatan usaha
pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara telah menimbulkan dampak
terhadap masyarakat yaitu mengenai lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kewenangan untuk
melakukan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan batubara yang telah
diberikan kepada perusahaan pertambangan batubara berdasarkan pada Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan izin
pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara dan apa yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu
utara.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui
pangamatan dan wawancara serta analisis data yang dilakukan secara terus menerus
dari awal sampai akhir penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua
kelompok yaitu kelompok informan yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan
formal dan kelompok informan yang terdiri dari perusahaan pertambangan batubara
serta para warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang bermukim di sekitar
perusahaan pertambangan batubara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa
pelaksanaan pengawasan atas kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten
Bengkulu Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara namun hasil dari pengawasan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara belum dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat
sekitar tambang, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu
Utara. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin pertambangan batubara di
Kabupaten Bengkulu Utara adalah : belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara yang baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kurangnya kualitas dan kuantitas
petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan
pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara, kurangnya sarana penunjang
dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara di
Kabupaten Bengkulu Utara, kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM)
masyarakat sekitar kegiatan pertambangan batubara, kurangnya komunikasi antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan masyarakat sekitar kegiatan
pertambangan batubara, kurangnya kepedulian pihak perusahaan tambang dalam
menangani masalah limbah.