TINJAUAN KRIMIMOLOGI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa. Tindak pidana korupsi
digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena dilakukan oleh orang-orang yang
luar biasa dan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Kasusnya pun sangat sulit untuk
diungkap dan diproses sampai ke Pengadilan. Korupsi di Indonesia terus
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tidak terkecuali di daerah-daerah,
termasuk di Kabupaten Rejang Lebong. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang
mempelajarai kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, pelaku kejahatan dan
konsep-konsep tentang pencegahan, kejahatan pertama-tama menitikberatkan pada
suatu fenomena tingkah laku yang dipandang menyimpang dari norma-norma
kesusilaan dan norma hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Rejang Lebong
ditinjau dari ilmu Kriminologi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Kabupaten
Rejang Lebong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan wawancara secara langsung kepada responden dalam mencari data primer,
serta melakukan penelusuran kepustakaan guna mencari data sekunder. Analisis data
yang digunakan adalah kualitatif dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk
pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan untuk menggambarkan jawaban masalah yang
diteliti dengan menggunakan kerangka berpikir secara induktif-deduktif dan
sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak
pidana korupsi di Kabupaten Rejang Lebong yaitu faktor kewenangan/kekuasaan,
faktor dari dalam diri pelaku, faktor ekonomi, faktor gaya hidup konsumtif, faktor
tuntutan bisnis, dan faktor keuntungan pribadi. Upaya yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi
penyuluhan-penyuluhan hukum ke instansi-instansi seperti sekolah dan perguruan
tinggi,
guna menumbuhkan kesadaran hukum
di
kalangan
masyarakat,
menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama terhadap instansi-instansi terkait.
Upaya represif dengan cara menjalankan proses peradilan pidana sesuai dengan
kewenangan masing-masing dari komponen sistem peradilan pidana, mulai dari
penyidikan, penuntutan, peradilan, serta pemasyarakatan.