Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penarikan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara masih mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2008, dimana seharusnya Peraturan Daerah tersebut sudah
diganti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahannya adalah mengenai legalitas
penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara
setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan upaya-upaya
yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara agar penarikan
tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis legalitas penarikan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah keluarnya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan upaya-upaya yang dilakukan
pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara agar penarikan tersebut sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian
Yuridis Normatif. Dari hasil Penelitian bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 17 Tahun 2007 yang hingga saat ini masih digunakan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah tidak legal dan
melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga dapat
dikenai sanksi administrasi, Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dapat
mengeluarkan kebijaksanaan berupa Peraturan Bupati untuk menghindari
kekosongan hukum dalam penarikan retribusi di Kabupaten Bengkulu Utara.