KEABSAHAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini berjudul “Keabsahan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota
Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahaan
pemungutan retribusi parkir dan upaya hukum terhadap sengketa pemungutan
retribusi parkir di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif yang bersifat deskriptif, yang didasarkan pada teori-teori, perundang-
undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, laporan-laporan serta referensi-
referensiyang relevan. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa sebagai bentuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang
Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagai bentuk tindak lanjut dari
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dan juga berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diperbaharui
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kekuasaan Antara
Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, bahwa Pemerintah Kota Bengkulu berwenang
mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun pemungutan retribusi parkir di
Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) tata cara yaitu tidak diborongkan dan diborongkan.
Tata cara pemungutan retribusi parkir yang tidak diborongkan yaitu beradasarkan
Instruksi Walikota Nomor 06 Tahun 2011 sedangkan tata cara pemungutan parkir
yang diborongkan dilaksanakan seperti pengadaan barang/jasa lainnya yang
berdasarkan Peraturan 54 Tahun 2010. Upaya hukum dalam tata cara pemungutan
retribusi parkir yang diborongkan yaitu jika didalam pelaksanan kontak terjadi
wanprestasi maka kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan perdata ke
Pengadilan Negeri Bengkulu, seadangkan upaya hukum dalam tata cara pemungutan
retribusi parkir yang tidak diborongkan yaitu berupa sanksi administratif yaitu
pencabutan surat perintah tugas pemungutan parkir oleh Pemerintah Kota Bengkulu.