Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa yang
timbul akibat dari adanya tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 dengan
beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu acara
dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah pembuktian. Alat-alat
bukti yang dapat digunakan adalah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan
saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Salah satu dari proses
pembuktian adalah pemeriksaan setempat. Pokok permasalahan dalam penulisan ini
mengenai pihak yang mengajukan pemeriksaan setempat, prosedur pemeriksaan
setempat dan kedudukan pemeriksaan setempat dalam Pasal 100 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang
diperoleh dari bahan kepustakaan serta beberapa sumber dari hasil wawancara dengan
Hakim TUN Bengkulu. Dalam pemeriksaan setempat di PTUN yang dapat
mengajukan pemeriksaan setempat adalah Hakim, Penggugat, dan Terguagat dengan
prosedur jika hakim yang berinisiati mengajukan pemeriksaan setempat maka hakim
mengeluarkan penetapan untuk melakukan pemeriksaan setempat, sedangkan jika
Penggugat dan/atau Tergugat yang meminta pemeriksaan setempat maka dapat
dituangkan dalam suatu surat permohonan atau diminta langsung secara lisan pada
saat persidangan dengan memuat alasan-alasan diajukannya pemeriksaan setempat.
Kedudukan pemeriksaan setempat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 ada pada alat bukti pengetahuan Hakim.