TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TAKSI DI BANDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU

Taksi merupakan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan
dilengkapi dengan agrometer dan taksi ini merupakan salah satunya transportasi
darat yang ada di Bandara. Dalam pengelolaannya terdapat ketidakjelasan baik pihak
bandara maupun Pemerintah Kota Bengkulu. Kedua badan tersebut memiliki dasar
hukum masing-masing, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai keabsahan dalam
pengelolan taksi/ taksi bandara di Bandara. kemudian berkaitan dengan
kewewenangan Bandar Udara dalam Pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kriteria taksi dan batas antara kewenangan Bandar Udara dan
kewenangan Pemda Kota Bengkulu dalam pengelolaan taksi di Bandara Fatmawati.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum
normatif. Bahan primer guna mendukung penelitian ini diperoleh melalui perundang-
undangan, bahan sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, situs internet dan
bahan lain, serta bahan tersier kamus hukum dan media masa. Bahan primer,
sekunder dan tersier dianalisis dengan metode deduktif dan induktif dan sebaliknya
untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian menjelaskan
bahwa taksi yang sah baik syarat-syarat dari Pihak Bandara dan Pemda adalah jenis
kendaraan berbentuk sedan, memiliki kelengkapan agrometer, tanda nomor
kendaraan yang sesuai aturan (plat kuning dengan tulisan hitam), dikelolah oleh
badan hukum, memiliki izin dan wilayah operasi. Bandara memiliki kewenangan
terbatas dilingkungan bandara dan Pemda memiliki kewenangan yang lebih luas
terutama untuk pengeluaran izin dan pembagian wilayah operasi taksi/ taksi
bandara. Kemudian belum jelasnya aturan pelaksanaan baik Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan atau Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan belum jelasnya koordinasi antar lembaga dalam
pengelolaan taksi/taksi bandara diantaranya proses pendaftaran, pemberian izin
operasi dan pembagian wilayah.