ANALISIS KONTRAK SWAKELOLA UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 Jo PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kontrak pengadaan
barang/jasa secara swakelola. Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai
sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada
umumnya dan khususnya mahasiswa agar memahami dan dapat menambah wawasan
pengetahuan terutaman mengenai pelaksanaan kontrak swakelola. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif yaitu dimana
didalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penjelasan informan. Lokasi
penelitian dilakukan di SMP N 6 Kota Bengkulu, SMP N 17 Kota Bengkulu, dan
SMP N 20 Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer
yaitu data ini diperoleh dari penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara
dengan responden sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah data yang
diperoleh melalui kepustakaan. Dalam menganalisis data digunakan cara induktif dan
deduktif. Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP N 6 Kota Bengkulu, SMP N
17 Kota Bengkulu, SMP N 20 Kota Bengkulu dikerjakan secara swakelola dengan
menggunakan tipe I yaitu Pengadaan swakelola oleh K/L/D/I sebagai
penanggungjawab anggaran, dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari
kerja. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang persyaratan kegiatan yang boleh
diswakelolakan untuk persyaratan pertama. Artinya swakelola tipe I ditujukan untuk
meningkatkan kompetensi teknis personil dan merupakan tugas pokok K/L/D/I.
Persyaratan ini sudah terpenuhi dalam pelaksanaan swakelola Dana Alokasi Khusus
pendidikan. Akan tetapi Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan
kompetensi sekolah yang masih kurang, jadi untuk mengantisipasi ini perlu
dilakukan langkah-langkah komprehensif meningkatkan kompetensi terhadap kepala
sekolah tentang swakelola lebih jauhnya tentang pengadaan barang/jasa.