PERANAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DALAM PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI LUAR NEGERI

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indanesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak. Kenyataannya, negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang
dibutuhkan, sehingga memaksa angkatan kerja mencari pekerjaan ke luar negeri dan
meraih kesuksesan di sana. Keberhasilan para TKI dalam meningkatkan prekonomian
dalam negeri tersebut tidak diikuti dengan pelindungan yang seharusnya mereka
dapatkan. Banyaknya kasus yang menimpa TKI khususnya pada masa kepulangan
TKI ke tanah air membuktikan betapa lemahnya perlindungan yang diberikan
terhadap para TKI. PPTKIS sebagai salah satu pelaksana penempatan TKI tentunya
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal pemulangan TKI. Oleh karena itu
dilakukan penelitian secara normatif untuk mengetahui bagaimana peran PPTKIS
dalam pemulangan TKI dan apakah PPTKIS telah melaksanakan perannya sesuai
peraturan perundangan yang berlaku. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa
PPTKIS bertanggung jawab dalam hal pemulangan TKI. Namun pada prakteknya
PPTKIS hanya memastikan dan melaporkan kepulangan TKI ke perwakilan RI di luar
negeri. Setelah tiba di tanah air PPTKIS sudah tidak lagi mengurusi dan mengawasi
proses kepulangan TKI. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang bertugas
mengawasi pelaksanaan penempatan TKI mulai dari masa penempatan hingga purna
penempatan sudah seharusnya menjatuhkan sanksi bagi PPTKIS yang melakukan
pelanggaran.