PENGATURAN DAN PENERAPAN KONSEP NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGO STATE) DI INDONESIA MENURUT HUKUM LAUT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia.
Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam
pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di
antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508
pulau. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai
konsep negara kepulauan menurut hukum laut nasional dan hukum laut internasional,
serta bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan konsep negara kepulauan.
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaturan konsep negara kepulauan
menurut hukum laut nasional dan hukum laut internasional dan menjelaskan
penerapan konsep negara kepulauan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian pengaturan
dan penerapan konsep negara kepulauan (archipelago state) di Indonesia menurut
hukum laut nasional dan hukum laut internasional dimulai dari lahirnya Deklarasi
Djuanda tahun 1957 yang merupakan titik pangkal lahirnya klaim Wawasan
Nusantara, dan konsepsi perairan nasional ini yang awalnya hanyalah merupakan
pernyataan sepihak dari bangsa Indonesia yang kemudian bisa diakui oleh masyarakat
internasional dengan perjuangan bangsa Indonesia yang memasukan pengaturan
mengenai konsep negara kepulauan dalam Konferensi-konferensi internasional yaitu
kedalam UNCLOS 1982 sehingga pada akhirnya negara Indonesia diakui sebagai
negara kepulauan dimata internasional dan penerapan konsep negara kepulauan di
Indonesia diimplementasikan di bidang ideology, hukum, politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.