FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) DI INDONESIA

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk
dengan
kewenangan
untuk
melaksanakan
kebijakan
pencegahan
dan
pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang
di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya PPATK sebagai pencegah dan
pemberantas tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang
diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, analisis atau
pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak
pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya. Maksud dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui fungsi pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan
pendekatan undang-undang. Berdasarkan pembahasan PPATK melaksanakan
tugas sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010, dan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang terdapat beberapa peraturan. Aturan ini telah sinkron dengan apa yang
tercantum dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. beberapa faktor
pendukung PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang antara lain, kerjasama domestik dan internasional, kordinasi pusat pelaporan
dan analisis transaksi keuangan (ppatk) dengan aparat penegak hukum, teknologi
sistem informasi dan sumber daya manusia, kepatuhan penyedia jasa keuangan
dalam penerapan prinsip mengenal nasabah.