PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERINTAH KOTA BENGKULU TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH JALAN KOTA YANG RUSAK

Mengenai pertanggungjawaban pidana Pemerintah sebagai penyelenggara jalan
merupakan hal yang baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Terhadap hal tersebut tentunya aparat penegak hukum terutama di Kota
Bengkulu masih mempunyai persepsi yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum terhadap pertanggungjawaban
pidana Pemerintah Kota Bengkulu jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan
oleh jalan kota yang rusak. 2) Untuk mengetahui pendapat aparat penegak hukum di
Kota Bengkulu tentang prosedur dalam melakukan tindakan terhadap penyelenggara
jalan jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Hasil dari
penelitian ini yaitu: 1) Terhadap sanksi pidana terhadap pemerintah sebagai
penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan
rusak, aparat penegak hukum di Kota Bengkulu mempunyai persepsi bahwa secara
perseorangan pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pekerjaan
Umum Kota Bengkulu yang dianggap paling bertanggung jawab dapat dituntut secara
pidana karena telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain
mengalami kecelakaan. 2) Prosedur yang dilakukan aparat penegak hukum dalam
menindak penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan
oleh jalan yang rusak, yaitu: Penyidikan, Penuntutan, Persidangan putusan atau vonis