Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum/Equality Before The Law Bagi Tersangka Pada Penyidikan Di Kepolisian Daerah Bengkulu

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan dalam upaya penegakan
hukum yang terjadi saat ini. Aparat penegak hukum terlihat “salah tingkah” saat berhadapan
dengan para pejabat dan pemilik akses ekonomi dan politik. Hukum tiba-tiba menjadi rumit
dan berliku ketika berhadapan dengan para pejabat tetapi berbeda dengan mereka yang
tidak memiliki status sosial maupun ekonomi Siapa pun harus dianggap sama di hadapan
hukum dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidik, disidik, didakwa, dituntut,
ditahan, dihukum, dipenjara dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum.
Semua itu demi tercapainya keadilan (justice). Permasalahan yang diangkat dalam penulisan
skripsi ini adalah: Bagaimana penerapan asas persamaan dihadapan hukum (equality before
the law) bagi tersangka pada penyidikan di Polda Bengkulu, apa kendala dan hambatan
yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan asas persamaan dihadapan hukum
(equality before the law) bagi tersangka pada penyidikan di Polda Bengkulu. Penulisan ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu: penelitian hukum yang mempelajari
dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain
atau penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden. Dalam
penulisan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan asas persamaan dihadapan
hukum/equality before the law bagi tersangka pada penyidikan di Kepolisian Daerah
Bengkulu belum diterapkan secara menyeluruh. Masih terdapat perbedaan yang dilakukan
oleh penyidik terhadap tersangka pada proses penyidikan prihal penahanan, penangguhan
penahanan maupun perubahaan status tahanan serta masih terdapatnya oknum-oknum dari
polisi yang mencari dan mengambil keuntungan pribadi dari pemeriksaan seorang tersangka.
Tetapi persamaan dalam perlakuan derajat dari tersangka telah diterapkan dalam bentuk
tidak
membedakan
antara
tersangka
yang
merupakan
seorang
penyelenggara
negara/memiliki status sosial dengan tersangka yang merupakan orang biasa. Faktor
penghambat penerapan asas persamaan dihadapan hukum/equality before the law bagi
tersangka pada penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu adalah hukumnya sendiri,
(dibatasi pada perundang-undangan saja), Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor pemerintah, (dalam mensejahterakan dan
mencerdaskan masyarakat), Faktor sarana atau fasilitas dan dana operasional yang
mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan. Penulis menyarankan kepada setiap instansi yang memiliki
tanggungjawab dalam penegakan hukum untuk meningkatkan koordinasi.