PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini berjudul “pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti
sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana
pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya pengembalian
kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Apa kendala dalam
melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh aparat penegak hukum yang menanggani tindak pidana korupsi dan
keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi. Responden dalam penelitian ini adalah 2
orang hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu 2 orang jaksa penuntut umum dan 2
orang pelaku tindak pidan korupsi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa
pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dilakukan
setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kendala atau hambatan dalam
eksekusi pidana pembayaran uang pengganti adalah ketidakmampuan terpidana
dalam membayar uang pengganti karena tidak mempunyai harta benda lagi, terpidana
pindah alamat, terpidana nakal atau tidak mau membayar pidana tambahan uang
pengganti. Penulis menyarankan agar diupayakan perampasan terhadap harta benda
tersangka pada saat penyidikan sebagai antisipasi penolakan pembayaran uang
pengganti kerugian dengan dalih sudah tidak mampu atau tidak mempunyai harta
kekayaan lagi.