ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN SEBAGAI KABUPATEN INDUK

Sejak dimekarkan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki luas yang lebih kecil,
hanya 19.91% dari kabupaten yang dimekarkan yaitu Kabupaten Seluma seluas
40,30% dan Kabupaten Kaur seluas 39,49% dari luas semula seluas 5.955,44
Km2. Hal ini tentunya berdampak pada perkembangan perekonomian Kabupaten
Bengkulu Selatan setelah pemekaran.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terrhadap
perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten
induk yang difokuskan pada perkembangan dan struktur perekonomian, kapasitas
fiskal daerah dan perubahan sektor-sektor basis dan non basis. Dengan
membandingkan kondisi sebelum dan setelah pemekaran .
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriftif
dengan menggunakan data sekunder (data time series) rentang waktu 2000-2003
sebelum pemekaran dan rentang waktu 2004-2010 setelah pemekaran. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriftif, Indeks
Diversitas Entropi (IDE), LQ, DLQ dan Shift Share.
Hasil penelitian diketahui bahwa pemekaran daerah berdampak fositif bagi
perkembangan dan struktur perekonomian yang ditunjukan dengan meningkatnya
pertumbuhan PDRB setelah pemekaran sebesar rata-rata 5,44% dari 1,54%
sebelum pemekaran dan PDRB perkapita naik rata-rata sebesar Rp. 3,507 Juta
dari Rp. 987,4 Ribu dan meningkatnya kapasitas fiskal daerah yang ditunjukkan
dengan meningkatnya pendapatan daerah dari tahun ke tahun sebesar 1,05% dari
rata-rata sebesar 0,67% sebelum pemekaran. Kemudian terjadi perubahan dan
pergeseran sektor-sektor yang sebelum pemekaran merupakan sektor non basis
tidak unggul menjadi sektor basis dan unggul. Setelah pemekaran sektor basis
dan unggul adalah sektor sektor bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, dan
sektor jasa-jasa. Sedangkan, sebelum pemekaran sektor basis dan unggul adalah
sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Adanya perubahan sektor
basis dan unggul tersebut akan berimplikasi pada perubahan kebijakan dalam
perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, sehingga memacu sektor-
sektor lain yang yang bukan merupakan sektor basis dan unggul menjadi sektor
basis dan unggul pada masa yang akan datang.