PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris. sampel dalam penelitian ini adalah : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu; Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu; 3 (tiga) orang yang terlibat sengketa pertanahan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode berfikir deduktif- induktif dan induktif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai mediator, membantu para pihak dalam memahami pandangan masing- masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi. Bahwa dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan hambatan yang berasal dari inter kantor pertanahan dan para yang bersengketa yaitu: Hambatan dari intern Kantor Pertanahan adalah masih kurang sumber daya manusia yang memahami dalam penyelesaian sengketa secara mediasi; Salah satu pihak yang bersengketa tidak bersedia hadir dalam proses perdamaian walaupun telah dipanggil berkali-kali; Kedua belah pihak saling bertahan pada pendapatnya masing-masing bahwa keduanya sama-sama merasa menjadi pemilik yang sah tanah yang menjadi objek sengketa; Salah satu pihak menyampaikan pendapatnya dengan emosi, sehingga memancing emosi pihak lain, sehingga proses musyawarah harus dihentikan secara sementara; Salah satu pihak meminta pembayaran yang sangat tinggi atas tanah yang disengketakan sebagai bentuk penyelesaian sengketa.