KEBIJ A (S AKAN PE Studi Kasu ENGELOL us pada Pelab LAAN PE abuhan Pulau ELABUHA au Baai Pro AN DI IND ropinsi Beng DONESIA gkulu) A

Yogo Priatno, Jatmiko and Djonet, Santoso and Suratman, Suratman (2012) KEBIJ A (S AKAN PE Studi Kasu ENGELOL us pada Pelab LAAN PE abuhan Pulau ELABUHA au Baai Pro AN DI IND ropinsi Beng DONESIA gkulu) A. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text JATMIKO YOGO PRIYATNO-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Pengelolaan pelabuhan di Indonesia pasca terbitnya undang-undang otonomi daerah menimbulkan konflik di berbagai daerah tentang hak kelola pelabuhan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Pelindo II (Persero). Kebijakan Pemerintah Pusat dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran beserta kebijakan penjelasnya belum dapat meredam konflik yang ada di berbagai daerah hingga saat ini. Aras konflik tentang pengelolaan pelabuhan tersebut juga terjadi di Propinsi Bengkulu dimana Pemerintah Daerah memiliki keinginan untuk ikut serta dalam mengoptimalisasi pendapatan asli daerahnya dari sektor pelabuhan yang saat ini dikelola oleh PT. Pelindo II (Persero). Persepsi Pemda Propinsi Bengkulu tentang kewenangan untuk ikut serta dalam mengelola pengerukan Alur Pelayaran kemudian diwujudkan dalam bentuk penyusunan rumusan Raperda, yang sampai saat ini masih dalam tahap pengkajian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian yang terdiri dari empat hal Pertama, peraturan hukum yang menjadi dasar bagi PT. Pelindo II (Persero) dalam mengelola Pelabuhan dan implementasi yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo II (persero) Cabang Bengkulu. Kedua, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pelabuhan. Ketiga, tentang peluang dan hambatan yang dimiliki daerah untuk ikut serta dalam mengelola Alur Pelayaran. Dan terakhir, tentang koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola Pelabuhan. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, didapati beberapa kebijakan yang mengatur tentang kewenangan PT Pelindo II dalam mengelola pelabuhan dan undang-undang pelayaran menguatkan posisi PT. Pelindo sebagai pengelola pelabuhan Pulau Baai secara legalitas hukum. Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pelabuhan, lebih dikarenakan oleh gagalnya manajemen dalam pelaksanaan pelelangan proyek tentang pengeruan alur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berakibat pada terpuruknya kegiatan pelabuhan akibat terjadinya pendangkalan alur. Adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam mengeelola alur pelayaran untuk mendapatkan sebagian pendapatan dari sektor pelabuhan dengan mengacu pada hak otonom yang dimiliki. Terkait dengan keinginan tersebut dan mengacu pada legalitas kebijakan yang mengatur secara khusus tentang pelabuhan, peluang bagi daeah untuk mengelola alur pelayaran sangat kecil. Hal ini mengingat status Pelabuhan Pulau Baai sebagai Pelabuhaan Pengumpul yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengelolanya, dan sesuai dengan lex generalis dan lex spesialis of law, dasar pijakan Pemda akan batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item