KEBIJ A (S AKAN PE Studi Kasu ENGELOL us pada Pelab LAAN PE abuhan Pulau ELABUHA au Baai Pro AN DI IND ropinsi Beng DONESIA gkulu) A

Pengelolaan pelabuhan di Indonesia pasca terbitnya undang-undang otonomi
daerah menimbulkan konflik di berbagai daerah tentang hak kelola pelabuhan antara
Pemerintah Daerah dengan PT. Pelindo II (Persero). Kebijakan Pemerintah Pusat
dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran beserta kebijakan
penjelasnya belum dapat meredam konflik yang ada di berbagai daerah hingga saat
ini. Aras konflik tentang pengelolaan pelabuhan tersebut juga terjadi di Propinsi
Bengkulu dimana Pemerintah Daerah memiliki keinginan untuk ikut serta dalam
mengoptimalisasi pendapatan asli daerahnya dari sektor pelabuhan yang saat ini
dikelola oleh PT. Pelindo II (Persero). Persepsi Pemda Propinsi Bengkulu tentang
kewenangan untuk ikut serta dalam mengelola pengerukan Alur Pelayaran kemudian
diwujudkan dalam bentuk penyusunan rumusan Raperda, yang sampai saat ini masih
dalam tahap pengkajian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif
dengan fokus penelitian yang terdiri dari empat hal Pertama, peraturan hukum yang
menjadi dasar bagi PT. Pelindo II (Persero) dalam mengelola Pelabuhan dan
implementasi yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo II (persero) Cabang Bengkulu.
Kedua, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pelabuhan. Ketiga,
tentang peluang dan hambatan yang dimiliki daerah untuk ikut serta dalam mengelola
Alur Pelayaran. Dan terakhir, tentang koordinasi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam mengelola Pelabuhan. Dari hasil penelitian yang telah
dilaksanakan di lapangan, didapati beberapa kebijakan yang mengatur tentang
kewenangan PT Pelindo II dalam mengelola pelabuhan dan undang-undang pelayaran
menguatkan posisi PT. Pelindo sebagai pengelola pelabuhan Pulau Baai secara
legalitas hukum. Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pelabuhan, lebih
dikarenakan oleh gagalnya manajemen dalam pelaksanaan pelelangan proyek tentang
pengeruan alur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berakibat pada
terpuruknya kegiatan pelabuhan akibat terjadinya pendangkalan alur. Adanya
keinginan Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam mengeelola alur pelayaran untuk
mendapatkan sebagian pendapatan dari sektor pelabuhan dengan mengacu pada hak
otonom yang dimiliki. Terkait dengan keinginan tersebut dan mengacu pada legalitas
kebijakan yang mengatur secara khusus tentang pelabuhan, peluang bagi daeah untuk
mengelola alur pelayaran sangat kecil. Hal ini mengingat status Pelabuhan Pulau Baai
sebagai Pelabuhaan Pengumpul yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
untuk mengelolanya, dan sesuai dengan lex generalis dan lex spesialis of law, dasar
pijakan Pemda akan batal demi hukum.