IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE DALAM INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Velia, Noverma and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih and Tri, Andika (2021) IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE DALAM INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Skripsi (Velia Noverma B1A017290)-dikonversi (1).pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pemanfaatan ruang udara merupakan salah satu faktor penting dari kekuatan Negara di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komersial, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu kelancaran efektifitas pemerintahan, sehingga untuk dapat mewujudkan fungsi tersebut, salah satu asas penting dalam hukum udara ialah asas cabotage. Asas ini mengatur mengenai larangan maskapai penerbangan asing untuk mengambil dan menurunkan penumpang dari dua titik yang ada di wilayah suatu negara (domestik) guna melindungi kedaulatan Negara dan memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya bagi perusahaan penerbangan nasional. Namun dari beberapa maskapai yang beroperasi di Indonesia, terdapat satu maskapai asing milik Negara Malaysia yang melakukan penerbangan dengan rute domestik, yakni maskapai Air Asia. Penulisan skripsi ini akan difokuskan pada pengaturan dan implementasi asas cabotage di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Penulisan skripsi ini bersifat normatif dengan cara meneliti perundang-undangan yang merupakan bahan pustaka baik perundang-undangan secara internasional maupun nasional. Penulisan ini menggunakan hukum internasional Konvensi Chicago 1944 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Hasil Penelitian menggambarkan bahwa maskapai Air Asia telah melanggar asas cabotage sejak Air Asia pertama kali beroperasi di Indonesia yaitu tahun 2004 hingga tahun 2017. Sejak tahun 2017 dengan didirikannya PT Air Asia Indonesia, maka maskapai Air Asia resmi dimiliki sebagian sahamnya oleh pengusaha nasional, sehingga penerbangan domestik yang dilakukan Air Asia tidak dapat lagi dikategorikan sebagai pelanggaran asas cabotage. Kata kunci : Cabotage, penerbangan, kedaulatan Negara

Actions (login required)

View Item