IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE DALAM INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Pemanfaatan ruang udara merupakan salah satu faktor penting dari kekuatan
Negara di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komersial, tetapi
juga sebagai sarana untuk membantu kelancaran efektifitas pemerintahan,
sehingga untuk dapat mewujudkan fungsi tersebut, salah satu asas penting dalam
hukum udara ialah asas cabotage. Asas ini mengatur mengenai larangan maskapai
penerbangan asing untuk mengambil dan menurunkan penumpang dari dua titik
yang ada di wilayah suatu negara (domestik) guna melindungi kedaulatan Negara
dan memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya bagi perusahaan penerbangan
nasional. Namun dari beberapa maskapai yang beroperasi di Indonesia, terdapat
satu maskapai asing milik Negara Malaysia yang melakukan penerbangan dengan
rute domestik, yakni maskapai Air Asia. Penulisan skripsi ini akan difokuskan
pada pengaturan dan implementasi asas cabotage di Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Penulisan skripsi
ini bersifat normatif dengan cara meneliti perundang-undangan yang merupakan
bahan pustaka baik perundang-undangan secara internasional maupun nasional.
Penulisan ini menggunakan hukum internasional Konvensi Chicago 1944 dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
Hasil Penelitian menggambarkan bahwa maskapai Air Asia telah melanggar asas
cabotage sejak Air Asia pertama kali beroperasi di Indonesia yaitu tahun 2004
hingga tahun 2017. Sejak tahun 2017 dengan didirikannya PT Air Asia Indonesia,
maka maskapai Air Asia resmi dimiliki sebagian sahamnya oleh pengusaha
nasional, sehingga penerbangan domestik yang dilakukan Air Asia tidak dapat
lagi dikategorikan sebagai pelanggaran asas cabotage.
Kata kunci : Cabotage, penerbangan, kedaulatan Negara