TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI PERAIRAN ZEE MENURUT HUKUM LAUT NASIONAL DAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

ANGELINA, LEONITA GUMAY and Deli, Waryenti and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih (2020) TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI PERAIRAN ZEE MENURUT HUKUM LAUT NASIONAL DAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI ANGELINA LEONITA GUMAY B1A016056.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Wilayah negara menurut UNCLOS terdiri dari daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, ruang udara diatas daratan, dasar laut dan tanah dibawahnya di bawah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan dibawah laut territorial. Selain hal tersebut, UNCLOS juga mengatur mengenai Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya disebut ZEE), dan Landas Kontinen. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan, berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan�kebebasan negara lain. ZEE Indonesia memiliki sumberdaya laut yang begitu banyak. Sehingga membuat banyak kapal-kapal asing yang melakukan IUU fishing di ZEE Indonesia, yang akhirnya membuat pemerintah mengambil tindakan yang tegas dalam menegakkan hukumnya. Namun tindakan yang diambil Indonesia adalah tindakan kontroversial yaitu penenggelaman kapal-kapal asing. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tindakan penenggelaman kapal asing oleh Perimtah Republik Indonesia sesuai menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional; (2) Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi Indonesia dan negara bendera kapal atas penenggelaman tersebut. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penenggelaman kapal�kapal asing yang dilakukan Indonesia telah memenuhi aturan-aturan perundang�undangan yang ada baik secara hukum nasional maupun secara hukum internasional. Sedangkan konsekuensi hukum negara bendera kapal berupa kerugian materil dan juga negara kapal tidak dapat menuntut Indonesia atas kapal yang ditenggelamkan. Kata Kunci : ZEE, Tindakan Penenggelaman Kapal, Aturan Hukum

Actions (login required)

View Item