PENJAMINAN BANGUNAN DI ATAS TANAH BAWAAN SEBAGAI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN PERKAWINAN

PRASTYO, TEGUH PAMUNGKAS and Sirman, Dahwal and Nur, Sulistyo B. Ambarini (2020) PENJAMINAN BANGUNAN DI ATAS TANAH BAWAAN SEBAGAI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN PERKAWINAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (TESIS) TESIS PRASTYO TEGUH.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (7MB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Negara Hukum (rechtstaat), berkenaan dengan pengaturan tentang perkawinan Warga Negaranya, Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah lahirnya hak dan kewajiban suami dan isteri terhadap harta benda, baik terhadap harta benda yang masuk ke dalam klasifikasi harta bersama ataupun harta benda pribadi masing-masing suami/isteri. Terhadap harta benda pribadi, masing-masing suami/isteri dapat bertindak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk untuk membebankan hak tanggungan atas harta yang berupa tanah bawaan. Pembebabanan hak tanggungan atas tanah sebagai harta bawaan yang juga meliputi bangunan yang berada di atasnya baik yang sudah ada ataupun yang akan ada tidak serta merta dapat dilakukan oleh suami/isteri secara sendiri, hal ini karena asas pemisahan horizontal yang dianut oleh sistem pertanahan Indonesia. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana penjaminan bangunan di atas tanah bawaan sebagai harta bersama tanpa persetujuan pasangan perkawinan, dan apa akibat hukum penjaminan bangunan di atas tanah bawaan sebagai harta bersama tanpa persetujuan pasangan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penjaminan bangunan di atas tanah bawaan sebagai harta bersama dan apa akibat hukum jika pasangan perkawinan tersebut tidak diturutkan dalam APHT. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pasangan perkawinan memiliki kedudukan sebagai pemberi persetujuan jika dalam APHT memuat klausul turut menjadikan bangunan yang akan ada dikemudian hari menjadi objek jaminan hak tanggungan. Akibat dari tidak diikutserakannya pasangan perkawinan dalam menjaminkan akan menyebabkan APHT yang telah dibuat menjadi batal demi hukum dan objek yang menjadi jaminan tidak dapat dieksekusi. Kata kunci: Bangunan Bersama, Tanah Bawaan, Persetujuan Pasangan

Actions (login required)

View Item