PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN BENGKULU DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Andika, Tri and Deli, Waryenti and Patricia, Ekowati Suryaningsih (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN BENGKULU DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Project Report. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu.

[img]
Preview
Text (Project Report)
LAPORAN AKHIR PENELITIAN DANA PNBP FAKULTAS HUKUM UNIB..pdf - Published Version
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (801kB) | Preview

Abstract

Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Permen No: 2/PermenKp/2015 tanggal 8 Januari 2015. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber daya perikanan yang terancam akibat penggunaan alat tangkap Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Siene Nets). Namun dalam pelaksanaannya, khususnya di Kota Bengkulu telah terjadi konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan pengguna alat tangkap Trawls hingga jatuhnya koban jiwa dan kerugian materil di antara keduanya. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ditemukan bahwa saat ini terdapat 950 orang nelayan tradisional dengan 454 kapal di Kota Bengkulu yang menggantungkan hidupnya dari laut dan dari 454 kapal terdapat 100 kapal yang masih menggunakan alat tangkap trawls. Kebijakan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Peraturan tersebut dengan melakukan bantuan peralihan alat tangkap belum dapat menghentikan penggunaan alat tangkap Trawls di Kota Bengkulu. Karakter Peraturan Menteri yang tidak dapat memberikan pengaturan tentang sanksi, perlu mendapatkan bantuan dari lembaga terkait seperti Kepolisian, TNI AL, dan dinas terkait untuk dapat bersinergi dalam membersihkan alat tangkap trawls di Kota Bengkulu.

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: Septi Septi
Date Deposited: 17 Mar 2020 05:03
Last Modified: 17 Mar 2020 05:03
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/20753

Actions (login required)

View Item View Item