N TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI KOTA BENGKULU

Cahya Kurniawan, Dheny and M., Abdi and Antory, Royan (2009) N TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi Dheny Cahya Kurniawan.rtf.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (772kB)

Abstract

Penanganan perkara penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal proses persidangan yang dilakukan oleh pihak Jaksa dan Hakim selalu saja mengalami kesulitan dalam hal pembuktiannya apakah telah terjadinya suatu tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena dalam tindak pidana penadahan terdapat 2 (dua) unsur kesalahan yang berbeda, yaitu kesalahan dalam bentuk penadahan dengan kesengajaan/kebiasaan, sebagai contoh orang yang sudah merupakan kebiasaannya atau mata pencahariaannya sebagai penadah dan kesalahan dalam bentuk penadahan karena kealpaan/kelalaiannya, contoh yang sepatutnya menduga berasal dari mana barang yang dijual dengan harga murah tersebut. Untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan penanganan perkara tindak pidana penadahan di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sosiologis/empiris. Penelitian dilaksanakan di Kota Bengkulu. Data yang peroleh adalah data primer dan data sekunder, proses pengolahannya dengan data editing dan coding, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yang akhirnya menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana penadahan dalam hubungannya dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Bengkulu, yaitu : tahap penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan. Tahap persidangan dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Pada proses persidangan ini adalah terjadi proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pembuktian ini adalah bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah benar. Hambatan dalam penanganan tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor yang sering ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut yaitu berupa : sulitnya untuk membuktikan bahwa tersangka tersebut telah melakukan tindak pidana penadahan. Bahwa tersangka tindak pidana penadahan tersebut sering berbohong atau memberikan keterangan yang berbeilit-belit dan tidak jelas pada saat menceritakan kejadian yang menyebabkan ia menjadi tersangka atau terdakwa.

Actions (login required)

View Item