N TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI KOTA BENGKULU

Penanganan perkara penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal proses persidangan yang
dilakukan oleh pihak Jaksa dan Hakim selalu saja mengalami kesulitan dalam hal
pembuktiannya apakah telah terjadinya suatu tindak pidana penadahan pencurian
kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena dalam tindak pidana penadahan
terdapat 2 (dua) unsur kesalahan yang berbeda, yaitu kesalahan dalam bentuk
penadahan dengan kesengajaan/kebiasaan, sebagai contoh orang yang sudah
merupakan kebiasaannya atau mata pencahariaannya sebagai penadah dan kesalahan
dalam bentuk penadahan karena kealpaan/kelalaiannya, contoh yang sepatutnya
menduga berasal dari mana barang yang dijual dengan harga murah tersebut. Untuk
mengetahui pelaksanaan dan hambatan penanganan perkara tindak pidana penadahan
di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
sosiologis/empiris. Penelitian dilaksanakan di Kota Bengkulu. Data yang peroleh
adalah data primer dan data sekunder, proses pengolahannya dengan data editing dan
coding, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang
dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yang akhirnya menjawab
permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan
perkara tindak pidana penadahan dalam hubungannya dengan tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Bengkulu, yaitu : tahap penyidikan
dilakukan oleh pihak kepolisian. Tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh pihak
Kejaksaan. Tahap persidangan dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Pada proses
persidangan ini adalah terjadi proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut
Umum, pembuktian ini adalah bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang
didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah benar. Hambatan dalam
penanganan tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor yang sering
ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut yaitu berupa : sulitnya untuk
membuktikan bahwa tersangka tersebut telah melakukan tindak pidana penadahan.
Bahwa tersangka tindak pidana penadahan tersebut sering berbohong atau
memberikan keterangan yang berbeilit-belit dan tidak jelas pada saat menceritakan
kejadian yang menyebabkan ia menjadi tersangka atau terdakwa.