Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ika Syari, Mucmainah and Kusmito, Gunawan and Juanda, Juanda (2012) Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text MUCMAINAH-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penarikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008, dimana seharusnya Peraturan Daerah tersebut sudah diganti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahannya adalah mengenai legalitas penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara agar penarikan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis legalitas penarikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara agar penarikan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Dari hasil Penelitian bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 17 Tahun 2007 yang hingga saat ini masih digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah tidak legal dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga dapat dikenai sanksi administrasi, Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dapat mengeluarkan kebijaksanaan berupa Peraturan Bupati untuk menghindari kekosongan hukum dalam penarikan retribusi di Kabupaten Bengkulu Utara.

Actions (login required)

View Item