IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Syafei, Zamzami and Panji , Suminar and Jarto , Tarigan (2015) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) IV,V,VI,LAMP,III-14-zam-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (13MB)
	Archive (Thesis) I,II,III,III-14-zam-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (7MB)

Abstract

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji implementasi tugas dan fungsi Camat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bengkulu Tengah.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Subjek atau informan dalam penelitian adalah camat dan masyarakat di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: (1) Secara umum camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cukup baik, sebagaimana telah diatur dalam UU 32 Tahun 2004 dan (2) Dalam hal pengangkatan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya mengacu pada PP 19 Tahun 2008, di mana masih ada camat yang diangkat belum memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang pemerintahan, tidak berasal dari sarjana ilmu pemerintahan, pangkat dan golongan masih III/c serta pengangkatan camat tidak didasarkan pada usulan sekretaris daerah namun kebijakan politik kepala daerah. Sebagaimana dijelaskan pada bagian pembahasan mengenai kewenangan kecamatan serta tugas pokok dan fungsi kecamatan secara detail, namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya wewenang yang diberikan kepada kecamatan dalam melaksanakan tugasnya di kecamatan. Seharusnya pelimpahan wewenang yang besar pada kecamatan akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada pembangunan daerah baik secara fisik maupun sumber daya manusianya. Melihat dari permasalahan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah kewenangan yang diberikan kepada kecamatan seharusnya lebih besar agar pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan pembangunan baik sumber daya manusia maupun pembangunan fisik dapat dengan cepat terwujud. Sehingga sudah selayaknya seorang camat dalam menjalankan tugasnya pantas menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan Bupati di daerah kerjanya.

Actions (login required)

View Item