PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH (STUDI DESKRIPTIF DI KABUPATEN KAUR)

Saputra , Rudi and Slamet , Widodo and Achmad , Aminudin (2015) PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH (STUDI DESKRIPTIF DI KABUPATEN KAUR). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,III-14-rud-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (12MB)
	Archive (Thesis) I,II,III,III-14-rud-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (9MB)

Abstract

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Penyerahan berbagai kewenangan dan urusan pemerintah pusat kepada daerah tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah adalah penerimaan PAD yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang salah satunya adalah PBB-P2 sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya agar pengalihan PBB-P2 ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan persiapan yang matang oleh pemerintah daerah. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010 – Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana; struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia; peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, dan SOP; kerjasama dengan pihak terkait. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penyiapan sarana dan prasarana, penyiapam sumber daya manusia aparatur, dan bagaiman penyiapan manajemen pelaksanaan kinerja yang dilakukan dalam rangka persiapan pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Kaur ? Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan sumber daya manusia aparatur dan untuk mengetahui bagaimana penyiapan manajemen pelaksanaan kinerja dalam persiapan pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Kaur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualiatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah (Studi Deskriptif di Kabupaten Kaur). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi pada DPPKAD Kabupaten Kaur dan Pihak Ketiga yang terlibat dalam proses persiapan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, serta studi dokumentasi dengan teknik analisis data melalui identifikasi, seleksi data, klasifikasi data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasannya menemukan bahwa kegiatan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Kaur dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama yaitu penyiapan sarana dan prasarana berupa Formulir Pelayanan/Pembayaran/Ketetapan, Ruangan/Gedung, dan Peralatan, penyiapan sumber daya manusia aparatur melalui pengalokasian, pembagian tugas dan pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan teknis, serta penyiapan manajemen pelaksanaan kinerja pengelolaan PBB- P2 melalui penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Penetapan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP), Kerjasama/ Koordinasi dengan Pihak Ketiga , dan Sosialisasi. Pada dasarnya ketiga kegiatan dalam upaya persiapan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah tersebut telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan terutama dalam hal penyediaan peralatan informasi dan teknologi dan penetapan SOP. Oleh karena itu penulis menyarankan agar peralatan IT berupa printonik dapat diadakan sendiri dan segera menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan PBB-P2.

Actions (login required)

View Item