PERSEPSI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Oktavia, Devi and Hasan , Pribadi and Jarto , Tarigan (2015) PERSEPSI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,III-14-dev-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (6MB)
	Archive (Thesis) IV,V,VI,LAMP,III-14-dev-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (6MB)

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis persepsi pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu terhadap isi Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Responden penelitian ditetapkan dengan metode stratified random sampling sebanyak 7 orang pegawai, yang terdiri dari 3 orang unsur pimpinan dan 4 orang unsur staf. Kriteria pengambilan informan adalah: 1) Pegawai senior dan memiliki pengetahuan mengenai kepegawaian, 2) Pimpinan yang telah menjabat lebih dari 1 tahun, dan 3) Memiliki masa kerja di atas 10 tahun. Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan reformasi birokrasi kepegawaian di mana pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang secara kompetitif berdasarkan asas merit, dan diserahi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan negara, profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi UU-ASN ini merupakan kondisi ideal untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang dirasakan masih lemah saat ini

Actions (login required)

View Item