ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROPINSI BENGKULU

Ardiansyah, Ardiansyah and Hasan , Pribadi and Kahar , Hakim (2015) ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROPINSI BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) IV,V,VI,LAMP,III-14-ard-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (6MB)
	Archive (Thesis) I,II,III,III-14-ard-FP.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Struktur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Bengkulu dilihat dari aspek kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Sampel dalam penelitian ini diambil dari unsur pimpinan dan staf KP2T Propinsi Bengkulu. Sampel wawancara dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang diambil dari 3 orang dari unsur pimpinan dan 1 orang staf. Teknik pengambilan sampel porposive sampling. Analisa data yang dilakukan melalui wawancara dengan cara berulang-ulang dan berkesinambungan antara pengumpulan dan analisis data, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun sesudah data terkumpul. Analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: Reduksi, Display, dan Penyimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian dilihat dari Pelaksanaan dimensi kompleksitas selama ini pemisahan tugas-tugas antara masing-masing seksi dan sub bagian, pemisahan tugas-tugas antara tingkat jabatan yang lebih tinggi dengan tingkat jabatan yang lebih rendah serta pemisahan tugas-tugas di tempat kerja dengan tugas-tugas yang diberikan oleh top management sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing, dari formalisasi selama ini sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan organisasi dan tata kerja, standar operasional prosedur, serta diberikannya pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, khususnya pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Sementara itu dalam pelaksanaan tugas sudah ada standar operasional prosedur dan pendidikan dan latihan yang diberikan pada pegawai, agar pegawai dapat bekerja sesuai prosedur yang didukung keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan. Pendidikan dan latihan yang telah diperoleh atau diikuti adalah diklat peningkatan mutu dan standar pelayanan minimal pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan selama ini kewenangan pengambilan keputusan untuk setiap tingkat eselon baik eselon tinggi, menengah, dan rendah dalam SKPD belum ada, karena di dalam Peraturan Gubernur hanya mengatur tentang tugas pokok dan fungsi tidak memberikan kewenangan secara detail, sehingga penentu kewenangan lebih dominan pada top management walaupun keputusan diambil melalui rapat koordinasi dengan bidang, termasuk keputusan yang bersifat strategis. Saran penelitian pada eselon menengah kebawah untuk dapat diberikan kewenangan pengambilan keputusan guna mendukung kebijakan kebijakan strategis dalam organisasi, perlu diperjelas dan dipertegas tugas pokok dan fungsi masing masing bidang dan sub bidang yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kepala dinas, dan perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompentensi dan skiil pegawai sesuai dengan bidang tugas masing masing.

Actions (login required)

View Item