ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN DANAU DUSUN BESAR KOTA BENGKULU

Alimansyah, Alimansyah and Yenny , Sariasih and Yuliati, Yuliati (2015) ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN DANAU DUSUN BESAR KOTA BENGKULU. IDEA. pp. 1-16. ISSN 1978-3531

Archive (Article) Artikel Analisis Implementasi PP no 12 tahun 2012.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (164kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 12 tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLPPB) di kawasan dusun besar kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri dari: observasi, wawancara dan diskusi serta dokumentasi. Analisis data dilaksankan secara induktif yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dari berberapa aspek yang diteliti yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, selanjutnya dilihat dari wujud pemberian insentif berupa : pengembangan infrastruktur pertanian belum berjalan, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul belum ada, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sudah ada (penyuluh), penyediaan sarana dan prasarana produksi, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan belum ada dan/atau penghargaan bagi petani berprestasi tinggi sudah ada, program pemerintah. Maka disimpulkan bahwa implementasi PP no 12tahun 2012 dalam pemberian insentif bagi petani pemilik sawah di kawasan dusun besar kota Bengkulu belum berjalan. Sedangkan kendala yang dihadapi belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Oleh sebab itu pemberian intensif bagi pemilik lahan pangan berkelanjutan kedepan harus dianggarkan dan menjadi program pemerintah kota melalui dinas atau instansi yang terkait.

Actions (login required)

View Item