INKONSISTENSI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

Ma’akir, Hamdani and Emelia , Kontesa (2016) INKONSISTENSI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT. Kutei. pp. 26-38. ISSN 1412-9639

Archive (Article) JURNAL KUTEI.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi Inkonsistensi dapat terjadi peraturan perundangundangan dalam perlindungan hak atas tanah Masyarakat hukum adat baik secara vertikal maupun horizontal. dengan type penelitian yuridis normatif, dengan Pendekatan perundangundangan (statute approach). Permasalahan dalam penelitian ini: 1).Bagaimanakah bentuk inkonsistensi pengaturan Hak atas tanah masyarakat Hukum adat ?; 2).Bagaimanakah analisis hukum terhadap inkonsistensi pengaturan Hak atas tanah masyarakat Hukum adat ? hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bentuk Inkonsistensi Peraturan perundang-undangan Dalam Perlindungan Hak atas tanah masyarakat Hukum Adat dimulai dari Pemahaman yang keliru tentang masyarakat Hukum adat, bermula terjadinya inkonsitensi perumusan bahasa atau kejelasan istilah terhadap hak-hak atas tanah. Belum dilakukan upaya komprehensif dari lembaga legislatif untuk uji materil semakin menjumbuhkan persoalan yang berujung pada ketidakpastian hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah. Terhadap inkonsistensi vertikal dapat dilakukan dengan menempuh jalan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam produk hukum terjadi “ambiguitas” pengaturan,dan“inkonsistensi” pengaturan, yang berimplikasi terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan terhadap inkonsistensi horizontal adalah asas” Lex posterior derogat legi priori ( hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior) dan asas “Lex specialis derogat legi generali “(penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

Actions (login required)

View Item