PERAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Wahyu, M. Ari and Sugeng, Suharto and Syaifullah, Syaifullah (2023) PERAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) M. ARI WAHYU D2D019028 MAP - M Ari Wahyu.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Pada Tahun 2019 dilakukan langkah masif penonaktifan 5,2 juta jiwa kepesertaan PBI-APBN oleh Kemensos dilain sisi program JSPS inovasi daerah memiliki tren pagu menurun, hal yang sama pun terjadi pada program Jampersal yang menyentuh realisasi 0 % pada tahun 2022, kemudian kebijakan pendukung seperti MoU bersama lembaga pemerintah non struktural yaitu Baznas Kota Bengkulu dinilai belum mampu secara optimal dalam mengkover kebutuhan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dikarenakan kebijakan ini hanyalah langkah preventif bukan sebagai langkah primer, lantas bagaimana bagaimana peran Pemerintah Kota Bengkulu dalam pelayanan masyarakat tidak mampu terhadap berbagai komplikasi kondisi permasalahan faktual dilapangan ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Aspek penelitian yang digunakan merupakan konsep dari Abidin (2016) yaitu peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator dengan metode pengumpulan data menggunakan panduan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah melakukan studi pre-elimenary yang kemudian dilakukan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terjadi arah perubahan kebijakan terhadap peran pemerintah daerah terkait urusan wajib bidang kesehatan Pada tahun 2022 melalui Permendagri No 27 Tahun 2021 secara ekplisit berimplikasi terhadap dihilangkan nya inovasi program JSPS yang disinyalir memiliki skema ganda dan belum optimal dalam cakupan objek kebutuhan jumlah dan peraturan ini menekankan pada dukungan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi JKN melalui pengusulan dan penganggaran Jamkesda yang dibiayai APBD . Hal ini pun ditindaklanjuti melalui Peraturan Walikota Bengkulu No. 14 Tahun 2022 yang berdampak positifterhadap capaian UHC 102 % per 31 Desember 2022 dengan kenaikan pengusulan PBI-APBN sebanyak 52.408 jiwa dan PBI-APBD sebanyak 8.272 jiwa. Kemudian pada sarana FKTP 20 UPTD Puskesmas di Kota Bengkulu sebagai mekanisme akses awal mendapatkan pelayanan kesehatan diasumsikan belum optimal ditandai dengan indikator akreditasi puskesmas, dimana terdapat 5 puskesmas akreditasi utama, 10 puskesmas akreditasi madya dan 5 puskesmas akreditasi dasar, tanpa ada satupun memiliki predikat paripurna. Dalam hal Prasarana Ambulan gratis, hasil penelitian menunjukan akomodasi transportasi tersebut tidak ditempatkan pada FKTP akan tetapi terletak pada Sembilan Kecamatan yang berjumlah 18 unit , sehingga dalam pandangan penulis secara luas hal ini tentunya kurang tepat.

Actions (login required)

View Item