KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA UNTUK MENUMBUHKAN MOTIVASI INVESTASI INVESTOR LOKAL

Pebrianto, Rezza and Djonet, Santoso and Achmad, Aminudin (2012) KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA UNTUK MENUMBUHKAN MOTIVASI INVESTASI INVESTOR LOKAL. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text Skripsi Rezza Febrianto-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Motivasi Investasi merupakan tantangan yang muncul ketika pemerintah hanya melihat sebagian permasalahan saja. Jika pemerintah bertindak sebagai fasilitator, maka eksekutornya adalah swasta.Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian yaitu “ Kapasitas Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Menumbuhkan Motivasi Investasi Investor Lokal ”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana Kapasitas Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk menumbuhkan motivasi investasi terhadap investor lokal dalam hal ini dilakukan oleh Bagian Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Kapasitas Birokrasi untuk menumbuhkan motivasi investasi ini oleh Sobana dapat di ukur melalui dimensi Kelembagaan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sampel adalah para pegawai yang ada pada Bagian Penanaman Modal sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan perusahaan yang sedang menanamkan modalnya dari Bagian Penanaman Modal sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu langsung dilakukan penelitian ke lapangan dengan cara mengumpulkan data – data dan informasi secara langsung pada lokasi dan obyek penelitian. Selain itu data – data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik editing serta dianalisis dengan menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif.Pada penelitian ini didapatkan hasil sejauh ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para investor. faktor diantaranya banyaknya berkas yang tidak lengkap, masih kurangnya ketanggapan terhadap para investor, hal ini ditandai dengan adanya keterlambatan akibat sering tidak adanya pegawai,penanganan pelaksanaan investasi seperti koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi belum berjalan maksimal,terjadinya tumpang tindih diantara kepentingan-kepentingan di berbagai instansi dilihat dari adanya instansi yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengaturannya sendiri, masih banyaknya proses yang dijalankan menjadi penghambat pihak investor sehingga prosedur dan mekanisme yang berlaku hanya sebagai simbol. Oleh karena itu berdasarkan UU Otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” karna itu peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat memberikan iklim yang kondusif untuk terselengaranya Investasi. kapasitas birokrasi khususnya untuk aparatur pemerintah, orientasi harus lebih ditingkatkan untuk dapat menghasilkan aparatur yang berkualitas, professional, kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneur, serta tanggap terhadap berbagai tuntutan perubahan kualitas dan variasi kepada masyarakat yang tentunya diperlukan pembenahan guna memotivasi investor untuk dapat menanamkan modalnya di kabupaten Bengkulu Utara. Karena itu suatu daerah yang potensi alamnya sangat melimpah sangat mungkin tidak menarik bagi pelaku usaha atau bagi investor karena adanya berbagai kebijakan Birokrasi yang tumpang tindih tersebut

Actions (login required)

View Item