KEBIJAKAN BUPATI SELUMA TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SELUMA BARAT DAN KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA

Ardiansyah, Beni and Achmad, Aminudin and Sugeng, Suharto (2012) KEBIJAKAN BUPATI SELUMA TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SELUMA BARAT DAN KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text BENY ADRIANSYAH-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (901kB)

Abstract

Kebijakan selama ini seringkali disalahgunakan oleh pemimpin khususnya kepala daerah ini dikarnakan dengan adanya otonomi daerah, pengertianya kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Kebijakan Bupati Seluma tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Konflik Agraria di Kecamatan Seluma Barat dan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma” penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kebijakan Bupati tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit dan mengetahui konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan PT Sandabi Indah Lestari sehingga apa kaitan kebijakan dan konflik yang terjadi di Kecamatan Seluma Barat dan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Peranan kebijakan dalam menimbulkan konflik ditengah masyarakat Kecamatan Seluma Barat dan Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma sangatlah besar berpengaruh, ini terjadi akibat oleh perkembangan ekonomi kapitalis (kelompok pemiliki modal) yang mengakibatkan masyarakat terlempar dari tanah mereka sendiri, karena dalam hal ini pemerintah dapat menjadi perpanjangan tangah dari kelompok pemilik modal itu sendiri sehingga posisi masyarakat sering tidak diakui secara hukum. Apa bila melihat yang konflik agraria antara masyarakat dangan PT Sandabi Indah Lestari adalah tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah Seluma karena dengan keluarnya kebijakan tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit, mempengaruhi konflik yang terjadi, tetapi menurut penelitian ini kebijakan dan konflik agraria di wilayah Kecamatan Seluma Barat dan Kecamatan Lubuk Sandi memang memiliki kaitan namun bukan faktor utama dalam timbulnya konflik melaikan hanya menaikan konstalasi konflik yang telah terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Asisten Bupati Kabupaten Seluma, Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Seluma, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Seluma, Direktur PT Sandabi Indah Lestari, 6 orang (pemilik lahan di lokasi perkebunan ). Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang kebijakan Bupati Seluma tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit dan konflik agraria di Kecamatan Seluma Barat dan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan kemudian untuk di analisis dengan mengunkan tenik analisis diskripsi kualitatif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Bupati seluma menimbulkan konflik agraria karena dengan mendapatkan izin tersebut pihak perkebunan PT Sandabi Indah Lestari melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengelolah lahan di wilayah HGU eks. PT Way Sebayur sehingga menimbulkan perlawanan dari masyarakat.

Actions (login required)

View Item