PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN TERHADAP PERIZINAN PENDIRIAN APOTEK DI KOTA BENGKULU

DWI, RISTIARNI and Iskandar, Iskandar and Ahmad, Wali (2020) PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN TERHADAP PERIZINAN PENDIRIAN APOTEK DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) DWI RISTIARNI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (13MB)

Abstract

Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha sektor kesehatan, Pemerintah membuat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Dalam peraturan ini mengubah sistem penerbitan izin yaitu melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Peraturan Menteri Kesehatan ini telah mencabut beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek yaitu pengaturan mengenai persyaratan, tata cara, dan masa berlaku perizinan. Sehingga persyaratan pendirian apotek harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Kota Bengkulu memiliki 123 apotek yang tersebar di sembilan kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah apotek-apotek ini telah sesuai dengan persyaratan perizinan pendirian apotek dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sembilan apotek di sembilan kecamatan Kota Bengkulu, serta terhadap beberapa instansi terkait. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha penyelenggara apotek tidak seluruhnya mematuhi persyaratan pendirian apotek sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Karena sosialisasi terhadap Peraturan Menteri ini tidak dilakukan secara optimal. Kata kunci: Kesehatan, Persyaratan, Izin.

Actions (login required)

View Item