PERLINDUNGAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEKERJAAN PROYEK INFRASTRUKTUR

YENDRA, KARDIANSYAH and Herawan, Sauni and Antory, Royan (2020) PERLINDUNGAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEKERJAAN PROYEK INFRASTRUKTUR. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (tesis) Tesis Yenda Kardiansyah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Sebagai hukum publik maka hukum pidana sebagai perangkat utama bagi pencapaian tujuan tersebut, haruslah bersikap objektif dan berpihak kepada kepentingan umum. Dalam suatu proses hukum dilaksanakan sebagai upaya penegakan bahwa yang melakukan kesalahan haruslah diberikan sanksi hukum, sedang yang menjadi korban haruslah dilindungi oleh hukum. Di dalam prakteknya pada saat sekarang korban tindak pidana terkhusus ASN dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau fisik proyek dalam kontrak pekerjaan kadang kala dalam upayanya menemukan rasa keadilan dan kepastian hukum, justru harus berkorban kembali dalam proses hukum yang mudah dipengaruhi oleh aparat hukum bahwa upaya memperoleh keadilan dari korban terasa masih panjang perjuangannya. Untuk di Kabupaten Empat Lawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaanproyek infrastruktur, faktor�faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan proyek infrastruktur, serta untuk mengatasi penyimpangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Empat Lawang. Kesimpulan dari penelitan ini adalah Perlindungan hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada ASN yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya.Salah satu penyimpangan yang sering terjadi pada proyek infrastruktur di Kabupaten Empat lawang adalah korupsi dan penyalah gunaan wewenang. Kata kunci : perlindungan hukum, ASN, infrastruktur

Actions (login required)

View Item