PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

ADITYA, ANDELA PRATAMA and Ardilafiza, Ardilafiza and Pipi, Susanti (2022) PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI ADITYA AP OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu mempunyai kewenangan melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah baik secara subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa suatu peraturan perundang�undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem hukum. Namun dalam pelaksanaanya proses pengharmonisasian hanya dilakukan secara format teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sedangkan pengharmonisasian secara subtansi tidak dilakukan. Fokus masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana Peran Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah di Kabupaten Seluma dan kedua, apa hambatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Perolehan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah Kabupaten Seluma lebih dominan pada aspek format teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sedangkan pengharmonisasian secara subtansi hanya terbatas pada peraturan yang mendelegasikannya. Hambatan internal minimnya Tenaga perancang peraturan perundang-undangan sedangkan kendala eksternal yaitu banyak kepentingan politik pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Seluma oleh kerena itu sebaiknya proses pengharmonisasian dilakukan setelah pembahasan di DPRD. Adapun upaya bagi Pemerintah daerah Kabupaten Seluma yaitu mengangkat tenaga perancang peraturan perundang-undangan agar proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Seluma berjalan dengan efektif. Kata Kunci : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pengharmonisasian, Rancangan Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item