IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI SITUS WEB (Media Center) DISKOMINFO KOTA BENGKULU

ARDI, DONNA FITRIA INDRIANI and Djonet, Santoso and Nursanty, Nursanty (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI SITUS WEB (Media Center) DISKOMINFO KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) SKRIPSI DONNA FITRIA INDRIANI-BISMILLAH FIKS (1) (1).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) sangat menjunjung tinggi asas transparansi, yaitu : prinsip yang menciptakan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Di Indonesia, salah satu informasi penting seputar pandemi virus corona yang harus dapat diakses dan diketahui masyarakat adalah mengenai jumlah pasien positif Covid-19 yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu diketahui mengenai implementasi kebijakan Pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui Media center yang dilakukan oleh DISKOMINFO Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana mekanisme UU atau kebijakan di impelementasikan terkait dalam pengelolaan media center di Diskominfo Kota Bengkulu dalam memberikan keterbukaan informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah penelitian. Aspek penelitian berpedoman pada teori Edward III yang menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel penentu suatu implementasi kebijakan tersebut berhasil yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, pada aspek komunikasi secara umum dapat dikatakan bahwa aspek komunikasi yang dilakukan belum dapat dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaannya maupun dari segi penyampaian informasi. Kemudian pada aspek sumber daya yang mana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya dari segi sarana dan prasaran pendukung kegiatan pengelolaan informasi publik. Selanjutnya aspek struktur birokrasi, yang mana pada aspek ini telah dijalankan secara sistematis sesuai dengan aturan yang ada, dan aspek terakhir yaitu disposisi, yang mana dari hasil penelitian menunjukkan bawa pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan pembagian kerja yang telah disepakati.

Actions (login required)

View Item