SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN DI PEMERINTAHAN DAERAH BENGKULU TENGAH

Efrul Rozhi, Muhammad and Baihaqi, Baihaqi and Nurna, Aziza (2024) SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN DI PEMERINTAHAN DAERAH BENGKULU TENGAH. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) SKRIPSI MUHAMMAD EFRUL ROZHI C1C016049-.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi antar dokumen RPJMD, RKPD dan APBD di pemerintahan daerah Bengkulu Tengah pada tahun 2018 yang berfokus tentang misi program meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada BARENLITBANG dan BKD kabupaten bengkulu tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, wawancara, dan pelaporan hasilnya. Menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang memang menguasai suatu objek yang ingin diteliti. Informan dalam penelitian ini ialah orang atau instansi yang berkaitan dalam pembuatan penyusunan dokumen perencanaan di Pemerintahan Daerah Bengkulu Tengah, dalam hal ini meliputi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Barenlitbang) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari hasil penelitian mengenai sinkronisasi antar dokumen RPJMD, RKPD dan APBD di pemerintahan daerah bengkulu tengah berupa hasil (1) Dokumen RPJMD dan RKPD sudah sinkron, ini dikarenakan sudah diatur dalam permendagri no 40 tahun 2020 yang membahas pedoman penyusunan RKPD ialah melihat dari dokumen RPJMD yang sudah menjadi dasar pembuatan dokumen RKPD. (2) Dokumen RKPD dan APBD masih belum sinkron, ini dikarenakan adanya penyesuaian kemampuan anggaran pemerintah daerah bengkulu tengah yang dimana akan dilakukannya penghapusan program yang prioritas. Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang sinkronisasi doukmen. Keterbatasan penelitian ini adalah (1) Tidak adanya wawancara terhadap Sekretaris Daerah yang merupakan ketua dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya sebatas memperoleh dokumen APBD yang di perlukan. (2) Tidak memperolehnya data dari dokumen APBD secara terperinci, hanya sebatas nama dari program dan kegiatan nya saja. Ini dikarenakan dokumen APBD di Bengkulu Tengah tidak bisa di akses secara umum, hanya dikeluarkan untuk yang terkait dengan kepentingan di pemerintahan saja. Berdasarkan keterbatasan tersebut maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan poin-poin penting untuk melakukan penelitian tentang sinkronisasi dokumen ini. Dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan APBD untuk di atas tahun 2020, program perencanaan kegiatan di setiap kabupaten sudah mengikuti standar nasional atau bisa dibilang adanya kesamaan semua program kegiatan yang ada di RPJMD dan RKPD yang telah diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019, dan Permendagri No 40 Tahun 2020 maka sudah di pastikan bahwa program RPJMD dan RKPD akan selaras atau sudah sinkron.

Actions (login required)

View Item