FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA INSENTIF DAERAH (DID) DI KABUPATEN REJANG LEBONG, KOTA BENGKULU, DAN KABUPATEN LEBONG

Aziz, Abraham and Fahruzzaman, Fahruzzaman and Halimatusyadiah, Halimatusyadiah (2022) FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA INSENTIF DAERAH (DID) DI KABUPATEN REJANG LEBONG, KOTA BENGKULU, DAN KABUPATEN LEBONG. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) SKRIPSI - Abraham Aziz_compressed.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (958kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menemukan faktor-faktor terkait alokasi Dana Insentif Daerah atau DID diluar peraturan Menteri Keuangan yang menunjukkan terjadinya perubahan dan besaran alokasi DID setiap tahunnya. Peraturan yang menjadi dasar dalam pengalokasian DID dan penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK. 07/2019 yang dilanjutkan dengan revisi dan beberapa perubahan ketentuan tertentu setiap tahunnya dalam mengatur Dana Insentif Daerah. Penelitian ini melihat ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menggunakan kategori utama dan kategori kinerja yang menjadi penilaian bagi daerah dalam memperoleh alokasi DID. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, antara lain Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong, dengan unit analisis-nya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD dengan subjek individu-nya Kepala Bagian Anggaran BPKD di setiap kabupaten. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi DID yang diawali dengan pengaruh perkembangan perekonomian negara atau melihat dari APBN bagian anggaran Belanja Daerah yang mana pemerintah pusat telah menentukan besaran anggaran DID yang akan dialokasikan keseluruh kabupaten yang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya melihat besaran APBD dan TKDD masing-masing daerah karena pada dasarnya DID merupakan insentif atau hadiah atas kinerja pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Kemudian hasil penilaian atas kategori kinerja suatu kabupaten, dimana apabila kabupaten berhasil memberikan inovasi ataupun perkembangan atas kategori yang diberikan sehingga memberikan peningkatan dalam penilaian untuk tahun berikutnya. Terakhir terdapat DID Tambahan yang mana merupakan insentif atas kondisi tertentu dengan ketentuan tambahan yang diberikan oleh Menteri Keuangan yang masih terikat dengan peraturan sebelumnya sehingga tidak setiap daerah mampu mendapatkannya. Penelitian ini memperjelas bagaimana pengalokasian DID yang tidak merata untuk setiap kabupaten yang terdapat dalam sebuah provinsi. Penelitian ini menunjukkan perkembangan daerah yang memenuhi harapan pemerintah pusat melalui penilaian yang diberikan Kementerian Keuangan layak mendapat penghargaan berupa alokasi Dana Insentif Daerah yang mana berguna sebagai dana atau anggaran dalam menjalankan sektor-sektor yang sesuai dengan daerah tersebut dengan tujuan mengembangkan dan memajukan daerah. Keterbatasan penelitian ini ada pada bagaimana cara mengetahui penilaian serta standar yang harus dipenuhi dalam kategori kinerja sehingga daerah mampu mempertahankan dan bahkan mengembangkan kategori-kategori yang menjadi indikator penilaian Menteri Keuangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada narasumber dalam mengetahui penilaian yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dimana narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini kurang mengetahui mengenai standar dalam penilaian kategori kinerja. Diharapkan dalam menentukan narasumber dalam penelitian selanjutnya mampu mewawancarai pihak Kementerian Keuangan agar mampu mendapatkan hasil yang lebih spesifik mengenai penilaian pada DID.

Actions (login required)

View Item