FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA INSENTIF DAERAH (DID) DI KABUPATEN REJANG LEBONG, KOTA BENGKULU, DAN KABUPATEN LEBONG

Penelitian ini bertujuan menemukan faktor-faktor terkait alokasi Dana
Insentif Daerah atau DID diluar peraturan Menteri Keuangan yang menunjukkan
terjadinya perubahan dan besaran alokasi DID setiap tahunnya. Peraturan yang
menjadi dasar dalam pengalokasian DID dan penelitian ini menggunakan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK. 07/2019 yang dilanjutkan dengan
revisi dan beberapa perubahan ketentuan tertentu setiap tahunnya dalam mengatur
Dana Insentif Daerah.
Penelitian ini melihat ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
menggunakan kategori utama dan kategori kinerja yang menjadi penilaian bagi
daerah dalam memperoleh alokasi DID. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah 3 (tiga) kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, antara lain Kota
Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong, dengan unit
analisis-nya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD dengan subjek
individu-nya Kepala Bagian Anggaran BPKD di setiap kabupaten.
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi alokasi DID yang diawali dengan pengaruh perkembangan
perekonomian negara atau melihat dari APBN bagian anggaran Belanja Daerah
yang mana pemerintah pusat telah menentukan besaran anggaran DID yang akan
dialokasikan keseluruh kabupaten yang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan. Selanjutnya melihat besaran APBD dan TKDD masing-masing daerah
karena pada dasarnya DID merupakan insentif atau hadiah atas kinerja pemerintah
daerah dalam memajukan daerahnya. Kemudian hasil penilaian atas kategori
kinerja suatu kabupaten, dimana apabila kabupaten berhasil memberikan inovasi
ataupun perkembangan atas kategori yang diberikan sehingga memberikan
peningkatan dalam penilaian untuk tahun berikutnya. Terakhir terdapat DID
Tambahan yang mana merupakan insentif atas kondisi tertentu dengan ketentuan
tambahan yang diberikan oleh Menteri Keuangan yang masih terikat dengan
peraturan sebelumnya sehingga tidak setiap daerah mampu mendapatkannya.
Penelitian ini memperjelas bagaimana pengalokasian DID yang tidak merata
untuk setiap kabupaten yang terdapat dalam sebuah provinsi. Penelitian ini
menunjukkan perkembangan daerah yang memenuhi harapan pemerintah pusat
melalui penilaian yang diberikan Kementerian Keuangan layak mendapat
penghargaan berupa alokasi Dana Insentif Daerah yang mana berguna sebagai
dana atau anggaran dalam menjalankan sektor-sektor yang sesuai dengan daerah
tersebut dengan tujuan mengembangkan dan memajukan daerah. Keterbatasan penelitian ini ada pada bagaimana cara mengetahui penilaian
serta standar yang harus dipenuhi dalam kategori kinerja sehingga daerah mampu
mempertahankan dan bahkan mengembangkan kategori-kategori yang menjadi
indikator penilaian Menteri Keuangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada
narasumber dalam mengetahui penilaian yang diberikan oleh Kementerian
Keuangan dimana narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini kurang
mengetahui mengenai standar dalam penilaian kategori kinerja. Diharapkan dalam
menentukan narasumber dalam penelitian selanjutnya mampu mewawancarai
pihak Kementerian Keuangan agar mampu mendapatkan hasil yang lebih spesifik
mengenai penilaian pada DID.