PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PIDANA UANG PENGGANTI DI KEJAKSAAN NEGERI LEBONG

ELVIN, ARJUNA CANDRA and Antory, Royan and Sudirman, Sitepu (2022) PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PIDANA UANG PENGGANTI DI KEJAKSAAN NEGERI LEBONG. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS ALVIN OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa di Kejaksaan Negeri Lebong dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, hambatan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lebong dalam melaksanakan eksekusi pembayaran uang pengganti, serta peran yang ideal bagi Jaksa, khususnya di Kejaksaan Negeri Lebong, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan merupakan praktisi hukum khususnya tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong melakukan pendekatan persuasif kepada para terpidana, dan memberikan pemahaman bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terpidana tidak mau atau tidak mampu membayar, maka harta benda yang mereka kuasai dapat disita dan dilelang, dan mereka harus menjalani pidana penjara tambahan sebagaimana disubsiderkan dalam putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan pembayaran uang pengganti pada umumnya adalah menentukan berapa banyak uang pengganti pidana dapat dibebankan kepada terdakwa, adanya terpidana yang berniat membayar namun tidak mampu membayar sekaligus (cicilan), dan keberadaan harta benda terpidana telah berpindah kepemilikan tetapi keberadaan pemiliknya tidak diketahui. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi, terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan dapat melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana, untuk memudahkan pemenuhan kewajibannya untuk membayar uang pengganti (asset recovery), dan melakukan penyitaan dalam proses penyidikan (asset tracing). Kata Kunci: peran jaksa, pidana uang pengganti, tindak pidana korupsi

Actions (login required)

View Item