PENERAPAN KRITERIA KETENTUAN PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Dedi, Kurniawan and Hamzah, Hatrik and Antory, Royan (2022) PENERAPAN KRITERIA KETENTUAN PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS DEDI KURNIAWAN OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian tesis ini bertujuan untuk Penerapan pengaturan tugas dan fungsi Debt Collector sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mendeskripsikan, memahami serta menganalisis Mekanisme penerapan ketentuan pidana terhadap Debt Collector bagi konsumen leasing yang melakukan wanprestasi pada wilayah hukum Polda Bengkulu;Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris. Hasil penelitian yang di peroleh dalam penelitian ini adalaPenerapan pengaturan tugas dan fungsi debt collector sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di wilayah Hukum Polda Bengkulu di dapatkan hasil bahwa pengaturan tentang Debt collector diatur dalam peraturan POJK Nomor PIB No. 11/11/ PBL/2009 jo SEBI No. 11/10/DASP dalam menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector, selain itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Akan tetapi pada praktek dilapangan belum sesuai sebagaimana mestinya dikarenakan beberpa faktor diantaranya, Faktor kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan mekanisme penggunaan debt collector sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor PIB No. 11/11/ PBL/2009 jo SEBI No. 11/10/DASP dalam menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector, selain itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.Faktor internal debt collector yang menganggap bahwa tugas mereka harus membawa unit kendaraan ke perusahaan dan mengambilnya dari tangan konsumen yang menunggak serta belum adanya aturan yang tegas dan jelas. Kriteria ketentuan pidana terhadap debt collector yang melakukan penarikan objek jaminan fidusia berdarkan peraturan perundang�undangan pada wilayah hukum Polda Bengkulu belum merujuk pada Pasal 351 dan Pasal 368 KUHP dan hal ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum yang tidak tegak lurus sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Ketentuan Pidana, Debt Collector, Konsumen Leasing, Wanprestasi

Actions (login required)

View Item