Legitimasi Yuridis Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Indonesia

ERIYANTO, ERIYANTO and Antory, Royan and Sudirman, Sitepu (2022) Legitimasi Yuridis Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS ERIYANTO OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip good governance dan clean good government, Undang�Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun hal ini sangat beresiko pada terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengubah cara pandang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan pendekatan penindakan menjadi pendekatan administratif oleh APIP. Sehingga yang terjadi adalah adanya penambahan jalur birokrasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas kewenangan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh PNS yang diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang�Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kepolisian dalam menangani pengaduan atau laporan penanganan tindak pidana korupsi oleh PNS yang diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang harus diserahkan ke APIP terlebih dahulu. Dengan terlibatnya APIP tentu saja menjadikan Kepolisian tidak bisa langsung bertindak yang dikhawatirkan akan memperlama proses penyidikan. Upaya yang dilakukan agar penanganan tindak pidana korupsi dapat efektif mencegah kerugian keuangan negara yaitu dengan cara berkoordinasi dengan APIP, BPKP maupun lembaga eksternal lainnya. Kata Kunci: Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item