IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN DALAM PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

NANDA, DEVI KRISNA PUTRI and Sirman, Dahwal and Tito, sofyan (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN DALAM PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS NANDA DEVI KRISNA PUTRI B2A020025.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Perceraian perkara yang paling banyak diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Sarolangun. Berdasarkan statistik jika dilihat dari jenisnya jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2021 sejumlah 278 perkara sedangkan cerai talak sejumlah 73 perkara. Sangat banyak perempuan yang mengharapkan keadilan melalui putusan Pengadilan Agama Sarolangun, seperti halnya mengharapkan pembebanan nafkah iddah nafkah mut’ah. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Melalui Peraturan ini, majelis hakim diharapkan mampu memiliki sensitifitas gender sehingga secara ex officio dapat memberikan pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut’ah terdahap suami. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama Sarolangun dalam Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat, dan Hambatan dalam mengimplementasikan hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dan cerai talak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris (lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sarolangun belum terimplemetasi secara maksimal, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender. Dan ada beberapa hambatan yang mempengaruhinya yaitu, pengetahuan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai litigan yang masih sangat rendah, maka hampir bisa dipastikan materi gugatan sangat minim yang pada akhirnya akan merugikan perempuan. Kata Kunci: Implementasi, Cerai Talak, Cerai Gugat.

Actions (login required)

View Item