STUDI TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF TEORI CAUSA KRIMINOLOGI

RULLY, SAPUTRA and Antory, Royan and Lidia, Br. Karo (2022) STUDI TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF TEORI CAUSA KRIMINOLOGI. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS RULLY OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemah citra pemerintah di mata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercemin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah Kota Bengkulu, untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan adapun sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Preskriptif. Hasil penelitian Faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah kota Bengkulu adalah faktor lemahnya iman atau agamanya kurang diterapkan sehingga terjadinya korupsi, sifat serakah yang tinggi yang masih juga merasa kurang dan memiliki hasrat besar untuk lebih memperkaya dirinya, faktor penyalahgunaan kekuasaan, faktor kesempatan dimana kesempatan itu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang mendesak dan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah kota Bengkulu adalah upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya korupsi itu sendiri dan beratnya penjatuhan hukuman bagi koruptor. Kemudian memberikan pendidikan moral agama yang dapat ditanamkan sejak dini. Melakukan pengawasan di setiap instansi pemerintahan sedangkan upaya represif yaitu penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi, memberikan hukuman yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera. Memberikan sanski yang berat dan sanksi tambahan dengan mencabut hak-hak, sehingga dapat mengembalikan adanya kerugian negara. Kata Kunci : Tindak Pidana, Kriminologi, Korupsi, Penanggulangan

Actions (login required)

View Item