PERBANDINGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN PENGADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU

Restorative justice sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan
dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang�kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.
Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi,
membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka
bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk
menebus kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti
rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan
agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian empiris. Jenis penelitian penelitian hukum deskriptif.
Lokasi penelitian Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
Kabupaten Berau. Sumber Data Primer dan Sekunder. Tujuan Penelitian
untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perbandingan penerapan
restorative justice di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau serta untuk
mengetahui dan menganalisis upaya dalam penyeragaman penerapan
Restorative justice di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Kesimpulannya
Dengan berdasarkan ketentuan restorative justice, maka aparat penegak
hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dapat menggunakan kaidah secondary
rules untuk menggunakan kewenangannya melakukan kreasi dalam rangka
menegakkan hukum dan keadilan. Perlunya pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan melakukan rapat kordinasi tentang Pemberlakuan Pedoman
Penerapan Restorative justice di lingkungan aparat penegak hukum (Polisi,
Jaksa, dan Hakim). Pemerintah harus segera membuat Keputusan Bersama.
Membuat perubahan perundang undangan KUHAP tentang rancangan
menyelesaikan perkara diluar pengadilan agar terintegrasinya antaran
Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Saran dari penulis konsep atau
pendekatan keadilan restoratif restorative justice harus dilaksanakan secara
terintegrasi. Serta perlunya sosialisasi terkait tentang penerapan restorative
justice ke stake holder yang berkaitan seperti Lapas, Kemenkumham, serta
BNN.
Kata Kunci: Restorative justice, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan