PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BENGKULU

Nayu, Aldila Putri and Ardilafiza, Ardilafiza and Amancik, Amancik (2022) PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS NAYU ALDILA PUTRI OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini : (1)Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, (2)Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu. Pada metode penelitian tesis ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengacu kepada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa : (1) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bengkulu Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu pada hakikatnya melakukan penyelarasan materi muatan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. (2) Terdapat beberapa hambatan yang dialami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam melaksanakan pengharmonisasian Raperda maupun produk hukum daerah lainnya, antara lain: a) adanya Disharmonisasi Persepsi Stake Holder Pembentukan Peraturan Daerah di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan pada Kanwil Kemenkum HAM Bengkulu disebabkan karena masih adanya egoisme sektoral dari instansi pemrakarsa terkait dengan pengaturan kewenangan yang dimilikinya yang merupakan salah satu bias dari desentralisasi, dekonsentrasi dari otonomi daerah. b) Belum terbentuknya Standar Operasi Prosedur (SOP) Harmonisasi Raperda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu serta belum tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanakan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Perda). Kata kunci: Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Actions (login required)

View Item