EFEKTIVITAS PENGATURAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/ DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH DI KOTA BOGOR

Nike, Gifitriani and Herawan, Sauni and Emelia, Kontesa (2022) EFEKTIVITAS PENGATURAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/ DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH DI KOTA BOGOR. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS NIKE G. OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pada saat negara memberikan Hak Atas Tanah kepada seseorang atau badan hukum, selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang�undang Pokok Agraria (UUPA) dan surat keputusan pemberian haknya. Pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya. Dalam hal Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah merupakan bagian tahapan penting dalam Penertiban Tanah Terlantar. Serta, dalam kegiatan tersebut, terdapat Peraturan Pemerintah baru yang merupakan turunan dari Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2020. Melihat fakta banyaknya penelantaran tanah yang terjadi di Kota Bogor, bahkan Pemantauan dan Evaluasi baru dilakukan setelah 24 tahun penelantaran tanah. Kurangnya fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan ini, mendorong untuk melakukan penelitian empiris guna melihat keefektivitasan Pengaturan dalam Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah di Kota Bogor dengan menggunakan Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, yaitu dari Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya. Dari hasil penelitian, didapat bahwa dalam pelaksanaannya terdapat hambatan. Kemudian hambatan tersebut diinventarisasi dan dianalisa dengan Teori Efektivitas. Dengan hasil, belum efektifnya Pengaturan tersebut terutama dikarenakan Faktor Hukum, yang juga mempengaruhi Faktor Penegak Hukum, dan Faktor Masyarakat. Kata kunci: Tanah Terlantar, Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Pengendalian Pertanahan, Undang-Undang Cipta Kerja, omnibus law

Actions (login required)

View Item